CIANJUR, (HC online).- Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Cianjur mulai marak. Polres Cianjur berhasil menangkap lima pelaku dari lima kasus curanmor di tempat yang berbeda. Kelima tersangka kini mendekam di tahanan Mapolres Cianjur.
Kapolres Cianjur AKBP Agustri Heryanto didampingi Kasat Reskrim Polres Cianjur Tri Handako di halaman Polres Cianjur, Jalan Suroso, Senin (12/3) mengatakan kelima tersangka merupakan tersangka curanmor yang rata-rata sudah melakukan aksinya lebih dari satu kali.
Agustri mengatakan, kelima kasus curanmor tersebut belum diprediksi apakah terkait dengan jaringan antardaerah. Karena masih dalam pengembangan. "Untuk tersangka dijerat pasal 363 KUHP dan pasal 480 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara," tuturnya.
Lebih lanjut Agustri mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap tindak kejatahan. Masyarakat diminta untuk melapor, bila menemukan perilaku mencurigakan. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan dengan sasaran kendaraan bermotor.
Sementara itu, salah seorang tersangka curanmor SA (37), warga Karang Tengah mengatakan baru dua kali melakukan aksi pencurian motor. Ia biasa melakukan di kampung-kampung yang pemiliknya meninggalkan motor di depan rumah pada malam hari.
"Biasanya dari hasil motor curian saya jual ke penadah dengan harga Rp 1.200.000,00 hingga Rp 1.500.000,00. Uang yang saya dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena menjadi kenek angkot tidak cukup hasilnya untuk memenuhi makan anak istri," katanya.
KADIS Pendidikan Cianjur Bantah Penyimpangan Dana BOS dan DAK
CIANJUR,(HC online).- Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur, Endang Suhendar, membantah dugaan penyimpangan di lingkungan Disdik yang ditemukan oleh Komite Masyarakat Pemantau Pendidikan Nasional (Komppas) Cianjur. Menurut Endang, semua yang terjadi di lingkungan Disdik sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Apa yang dituduhkan itu tidak benar, kalau masalah proyek dana alokasi khusus (DAK) semuanya sudah sesuai dengan aturan. Bahkan panitia lelangnya juga bukan berasal dari lingkungan Disdik. Kalau mengenai ada pekerjaan yang belum selesai, memang saat ini belum waktunya. Kita selalu koordinasi dengan konsultan di lapangan, kalau misalnya ada yang tidak sesuai akan kita cek dan kita suruh menyelesaikan," kata Endang.
Mengenai pungutan sertifikasi bagi para guru, pihaknya juga membantah. Bahkan kalau ada data tentang hal tersebut, pihaknya minta untuk disampaikan dan pelakunya akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Semua itu tidak benar, karena sertifikasi itu kewenangan pusat, bukan kita yang meluluskan. Kita hanya memfasilitasi penyelenggaraannya saja, setelah itu hasilnya dibawa ke provinsi baru diserahkan ke pusat. Siapa-siapa yang lulus, itu kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan," bantah Endang.
Sementara mengenai maraknya dugaan penjualan lembar kerja siswa (LKS), pihaknya juga menekankan agar setiap sekolah tidak melakukannya. "Kalau ada itu tidak dibenarkan, karena sudah masuk dalam anggaran dan BOS. Pokoknya sudah masuk dalam 13 item di BOS dan itu harus dilaksanakan," paparnya.
Puluhan Mahasiswa Cianjur Demo Kenaikan BBM
CIANJUR, (HC online).- Puluhan mahasiswa di Cianjur kembali menggelar aksi demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Senin (12/3). Massa gabungan dari berbagai organisasi kemahasiswaan ini, melakukan aksi di Bundaran Tugu Ngaos, Mamaos dan Maenpo serta Gedung DPRD Kabupaten Cianjur.
Dalam aksinya mahasiswa sempat melakukan penyanderaan pada mobil tangki yang membawa BBM saat melintas di depan Bundaran Tugu Qur'an, namun aksi tersebut dapat digagalkan petugas Polres CIanjur yang mengawal unjuk rasa. Beberapa mahasiswa pun sempat adu mulut dengan petugas.
Sampai di salah satu SPBU di Jalan Abdulah bin Nuh, mahasiswa melakukan aksi mencoret SPBU dengan tulisan "Tolak Kenaikan BBM". Aksi tersebut pun sempat membuat jalan akses Cianjur - Sukabumi tersebut mengalami kemacetan.
"Kenaikan harga BBM jelas akan memicu kenaikan harga lainnya. Apakah hal tersebut tak menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Jika hal tersebut terjadi, yang dirugikan adalah rakyatnya sendiri. Oleh karenanya, kami dengan tegas menolak harga BBM, kalau tetap dipaksakan, secara tegas kami meminta agar SBY-Boediono untuk mundur dari jabatannya," ucap koordinator Aksi, Eka Pratama.
Saat melakukan aksi di DPRD, mahasiswa melakukan bakar ban dan membakar foto SBY. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
Saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, mahasiswa sempat melakukan "sweeping" ke beberapa ruangan anggota dewan. Mereka sempat ricuh ketika tidak ada satu pun anggota dewan berada di ruangan. Sampai akhirnya Ketua DPRD Cianjur, Gatot Subroto menerima para mahasiswa untuk berdialog.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa menginginkan agar para anggota dewan Cianjur memberikan pernyataan secara tertulis turut menolak kenaikan harga BBM per 1 April mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Gatot Subroto mengatakan pada prinsipnya apapun kebijakan yang memberatkan rakyat pasti sebagai wakil rayat juga akan menolak kebijakan tersebut. Akan tetapi, penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, telah melalui pertimbangan positif dan negatifnya.
Mahasiswa pun meminta Gatot untuk menandatangi kesepakatan yang berisi bahwa DPRD Cianjur menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan rencananya surat kesepakatan itu akan dilayangkan ke DPR RI dan akan dibacakan saat melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta
0 komentar:
Posting Komentar